Sidang E-KTP Setya Novanto: Berkas tuntutan 2.415 halaman, tapi berapa tahun penjara tuntutan jaksa?

Hak atas foto

Berapa tahun jaksa akan menuntut hukuman penjara bagi Setya Novanto? Akankah ditunut berat? Atau akankah jaksa akhirnya menerima permohonan Setya Novanto sebagai 'justice collaborator' dan mengajukan tuntutan ringan?

Tim penuntut umum menyiapkan tuntutan setebal 2.415 halaman bagi bekas Ketua DPR dan bekas Ketua Golkar Setya Novanto.

"Ini begitu tebal, kalau dibacakan semuanya akan makan waktu sehari semalam," kata Ketua Majelis Hakim, Yanto, lalu menganjurkan tim jaksa untuk memilih bagian yang dibacakan di sidang.

Jaksa menyepakati untuk hanya membacakan identitas, fakta dan analisa yuridis dan tuntutan, lapor wartawan BBC Ayomi Amindoni.

Jaksa Penuntut Umum dari KPK menilai Setya Novanto memiliki peran penting dalam skandal korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu. Dia dituding melakukan korupsi bersama 9 orang lainnya.

Jaksa Wawan Wawan Yunarwanto menjelaskan bahwa Setya Novanto menerima komisi sebesar US$ 7,3 juta untuk memuluskan pembahasan anggaran e-KTP di DPR.

"Berdasarkan fakta hukum, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menerima pemberian fee seluruhnya berjumlah US$7,3 juta," ujar jaksa Wawan.

Berdasarkan keterangan 81 saksi, sembilan terdakwa dan barang bukti, jaksa menilai Setya Novanto menyalahgunakan wewenang dan kedudukannya sebagai ketua DPR dalam hal pengadaan barang dan jasa.

Sebagai ketua DPR, Novanto dianggap melakukan tekanan untuk memastikan usulan anggaran proyek penerapan KTP elektronik yang bernilai Rp 5,9 triliun itu lolos di DPR.

Novanto juga disebut meminta pengusaha yang mengerjakan proyek KTP elektronik memberi komisi sebesar 5 persen untuk anggota DPR RI di Komisi II.

Dalam perkara ini, Setya Novanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan didakwa menerima uang total US$7,3 juta dan jam tangan mewah.

Perinciannya, Novanto menerima uang dari Made Oka Masagung sebesar US$3,8 juta dan uang yang sebesar US$3,5 juta diterima dari Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

"Serta menerima satu jam tangan merk Richard Mille seharga US$135 ribu," kata Wawan.

"Selain itu terdakwa bersama-sama yang lain melakukan tindak pidana korupsi yang menguntungkan diri sendiri," imbuhnya.

Novanto dijerat Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sidang masih terus berlangsung.

Hak atas foto

Dalam sidang terdahulu, Setya Novanto mengawali sidang dengan isak tangis, dan meminta maaf 'kepada majelis hakim, dan rakyat Indonesia....'

Untuk kemudian, dalam sidang itu menyebut sejumlah nama yang disebutnya menerima aliran dana korupsi KTP Elektronik. Ia bahkan menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung turut menerima aliran dana sebesa masing-masing $500.000 AS, kendati ia menyebut hanya mengetahuinya berdasarkan penuturan pengusaha Made Oka Masagung dan Andi Narogong menemuinya di rumahnya

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPR, sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat itu adalah anggota DPR.

Baik Puan Maharani maupun Pramono Anung membantah mentah-mentah pernyataan Setya Novanto, yang mereka sebut sebagai akala-akalan belaka untuk mendapat status 'justice collaborator,' agar mendapat tuntutan hukum ringan.

Pengacara Setya Novanto berkali-kali menyatakan perlunya jaksa memberi status justice collaborator itu. Sementara jaksa dan KPK menganggap, selama ini Setya Novanto tidak sunguh-sungguh untuk membongkar lebih jauh kasus itu. Itu ditunjukan dengan berbagai manuver Setya Novanto untuk menghindari hukum.

Setya Novanto didakwa secara bersama-sama melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp2,3 trilliun dalam proyek pengadaan KTP Elektronik pada tahun anggaran 2011-2013.

Mantan ketua umum Golkar ini dianggap memiliki pengaruh untuk meloloskan jumlah anggaran KTP Elektronik ketika dibahas di Komisi II DPR RI pada 2011-2012.

KPK pernah beberapa kali memberikan status justice collaborator kepada terdakwa kasus korupsi, mantan anggota DPR dari Fraksi PDIP Agus Tjondro Prayitno dalam kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada 2004 lalu.

Agus divonis bersalah namun mendapat pembebasan bersyarat.

Selain itu terdakwa kasus dugaan korupsi yang mendapat status justice collaborator adalah mantan anggota DPR serta bendahara partai Demokrat, Nazarudin dan mantan anggota DPR, Damayanti Wisnu Putranti.

Source : BBC.com

POKER│BANDAR POKER│BANDAR QQ│(NEW) BANDAR66│ADUQ│SAKONG│DOMINO 99│DOMINO 99

Tersedia 8 permainan dalam 1 user ID : 

*-BandarQ

*-aduQ

*-Bandar Poker

*-Poker

*-Sakong

*-Capsa Susun

*-Domino99

*-NEW Bandar66

UNTUK PENDAFTARAN AKUN SANGAT MUDAH SEKALI

  HANYA KLIK  TOMBOL DAFTAR

              DI BAWAH SINI             

Menikmati Bonus - Bonus Menarik Yang Bisa Anda Dapat kan Di Situs Kami.

*BONUS REFERRAL 20% SEUMUR HIDUP

*BONUS ROLLINGAN 0.3% PEMBAGIAN SETIAP 7 HARI SEKALI KEUNGGULAN KEMBAR QQ :

-Pelayanan Customer Service Ramah Dan 

Prrofessional  Siap Membantu  24 Jam

- Fair Play 100% (Player VS Player )

-Minimal Deposit & Withdraw Hanya 20.000

-Tidak Ada Batas Untuk Melakukan Withdraw/Penarikan Dana

-Kartu Sangat Berkualitas Dan Bagus Sekali

-Dengan Ada nya Server PKV Yang Terbesar Berserta Ribuan Bermain Seluruh Indonesia

- Di Support 5 Bank Terbesar

 { BCA | MANDIRI | BNI | BRI | DANAMON  }

CONTACT US : 

Pin BBM : E3DAFBD7
LINE : kembarqq.com
WhatsApp : +855 81 518 258
Instagram : officialkembarqq
Facebook : kembarkiukiu

DKI BELUM SERAHKAN KAJIAN , PENYELIDIKAN PENATAAN TANAH ABANG TERSENDAT

Hingga saat ini penyelidikan dugaan pelanggaran pidana pada penutupan Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengalami perkembangan berarti meski polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Sebut saja Jack Boyd Lapian sebagai pelapor dan dua orang saksinya. Ada juga perwakilan Dinas Perhubungan dan Biro Hukum DKI Jakarta.

Polisi juga telah merencanakan pemanggilan saksi ahli dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), Bekasi. 

Namun, Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Adi Deriyan Jayamarta mengatakan, para saksi belum dapat memberikan pandangannya jika Pemprov DKI Jakarta belum menyerahkan kajian penataan Tanah Abang tersebut.

Menurut Adi, kajian tersebut diperlukan sebagai bahan pertimbangan para saksi ahli dalam menentukan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut. 

Selain itu menurutnya, kajian ini juga dibutuhkan untuk menentukan pihak mana yang akan dipanggil untuk dimintai keterangan. 

"Kan semua orang DKI kan bilang bahwa apa yang dia lakukan (kebijakan Tanah Abang) itu ada kajiannya, ya kan kita minta kajiannya apa. Simpel aja gitu," ujar Adi di Mapolda Metro Jaya Senin (26/3/2018). 

Koordinasi dengan Ombudsman 

Saat polisi menyelidiki dugaan unsur pidana dalam penataan Tanah Abang, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya telah melakukan penyelidikan terkait dugaan maladministrasi terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tersebut.

Penutupan jalan itu, berdasarkan temuan Ombudsman, memperlihatkan kebijakan Pemprov DKI yang tidak kompeten, menyimpang secara prosedur, mengabaikan kewajiban hukum, dan melawan hukum. 

Menurut Ombudsman, Pemprov DKI perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan penataan ulang kawasan Tanah Abang sesuai peruntukannya agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ombudsman pun memberikan tenggang waktu kepada Pemprov DKI untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) tersebut. 

Adi Deriyan mengatakan, pihaknya akan menjalin komunikasi dengan Ombudsman jika LHAP Ombudsman tentang penataan Tanah Abang tak dijalankan Pemprov DKI Jakarta.

 "Kalau memang sudah dengan batas waktunya tidak dijalankan (LHAP), maka kami juga akan mengundang pihak Ombudsman untuk dimintakan (keterangan) apa yang menjadi pertimbangan terkait temuan tersebut," kata Adi, Selasa lalu.

Source : Kompas.com

POKER│BANDAR POKER│BANDAR QQ│(NEW) BANDAR66│ADUQ│SAKONG│DOMINO 99│DOMINO 99

Tersedia 8 permainan dalam 1 user ID : 

*-BandarQ

*-aduQ

*-Bandar Poker

*-Poker

*-Sakong

*-Capsa Susun

*-Domino99

*-NEW Bandar66

UNTUK PENDAFTARAN AKUN SANGAT MUDAH SEKALI

  HANYA KLIK  TOMBOL DAFTAR

              DI BAWAH SINI             

Menikmati Bonus - Bonus Menarik Yang Bisa Anda Dapat kan Di Situs Kami.

*BONUS REFERRAL 20% SEUMUR HIDUP

*BONUS ROLLINGAN 0.3% PEMBAGIAN SETIAP 7 HARI SEKALI KEUNGGULAN KEMBAR QQ :

-Pelayanan Customer Service Ramah Dan 

Prrofessional  Siap Membantu  24 Jam

- Fair Play 100% (Player VS Player )

-Minimal Deposit & Withdraw Hanya 20.000

-Tidak Ada Batas Untuk Melakukan Withdraw/Penarikan Dana

-Kartu Sangat Berkualitas Dan Bagus Sekali

-Dengan Ada nya Server PKV Yang Terbesar Berserta Ribuan Bermain Seluruh Indonesia

- Di Support 5 Bank Terbesar

 { BCA | MANDIRI | BNI | BRI | DANAMON  }

CONTACT US : 

Pin BBM : E3DAFBD7
LINE : kembarqq.com
WhatsApp : +855 81 518 258
Instagram : officialkembarqq
Facebook : kembarkiukiu

Gerindra: Habib Rizieq Tak Masuk Daftar Cawapres Prabowo

Persaudaraan Alumni aksi gerakan 212 mendorong nama Habib Rizieq Shihab maju ke Pemilihan Presiden 2019. Elite Gerindra memastikan nama Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu tak ada dalam daftar bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan Habib Rizieq dipastikan tidak masuk daftar cawapres meski partai sudah meminta pendapat ulama.
"Enggak (masuk daftar). Habib Rizieq itu beliau cuma ini aja, cuma jadi Imam," kata Ferry di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, Senin malam, 26 Maret 2018.

Ferry menegaskan, seluruh kader termasuk jajaran pengurus DPD sepakat mengusung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Namun, kata dia, Prabowo berpesan agar tokoh masyarakat seperti ulama dilibatkan dalam pembahasan capres dan cawapres.

"Tapi Pak Prabowo secara bijaksana menyampaikan kepada kita semua ada baiknya membahas kepada calon partai koalisi kepada tokoh masyarakat dan ulama lebih luas. Jadi baru pada proses itu," lanjutnya.  

Dia menegaskan kembali, seluruh DPD Gerindra sudah membulatkan tekad dan menyampaikan itu kepada Prabowo agar maju menjadi calon presiden di Pilpres 2019.

"DPD-DPD, fraksi pengurus DPP Partai Gerindra, sudah membulatkan tekad dan kemudian menyampaikan pembulatan itu kepada Pak Prabowo Subianto," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Rachmawati Soekarnoputri mengatakan figur cawapres Prabowo harus memiliki kecocokan secara ideologi. Terkait nama Rizieq Shihab, ia menegaskan tak ada nama tersebut dalam daftar cawapres Prabowo.

"Tidak, enggak ada itu (Rizieq Shihab)," tutur Rachmawati di tempat yang sama.

Prabowo Minta Sabar

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto meminta masyarakat sabar menunggu sikap partai untuk Pilpres 2019. Gerindra masih terus membahas secara internal termasuk posisi cawapres untuk Prabowo.

"Tentang capres, Pak Prabowo meminta kesabaran semua pihak tentang hal ini," kata Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani di kediaman Prabowo, Senin malam, 26 Maret 2018.

Dia mengatakan, masyarakat memiliki keinginan dan harapan yang besar kepada Partai Gerindra dan juga kepada Prabowo sebagai ketua umum.

"Tetapi juga kita harus catat bahwa jumlah kursi kita adalah 73 orang. Masih kurang 39 kursi," katanya.

Kekurangan 39 kursi itu menurutnya bisa saja didapatkan oleh Gerindra dengan cara berkoalisi. Namun, harus ada perundingan yang lebih dalam untuk memikirkan perjuangan bangsa dan negara.

"Perlu kesabaran dan perlu ketenangan, itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo termasuk tentang (calon) wakil presiden," katanya

Source : www.viva.co.id

POKER│BANDAR POKER│BANDAR QQ│(NEW) BANDAR66│ADUQ│SAKONG│DOMINO 99│DOMINO 99

Tersedia 8 permainan dalam 1 user ID : 

*-BandarQ

*-aduQ

*-Bandar Poker

*-Poker

*-Sakong

*-Capsa Susun

*-Domino99

*-NEW Bandar66

UNTUK PENDAFTARAN AKUN SANGAT MUDAH SEKALI

  HANYA KLIK  TOMBOL DAFTAR

              DI BAWAH SINI             

Menikmati Bonus - Bonus Menarik Yang Bisa Anda Dapat kan Di Situs Kami.

*BONUS REFERRAL 20% SEUMUR HIDUP

*BONUS ROLLINGAN 0.3% PEMBAGIAN SETIAP 7 HARI SEKALI KEUNGGULAN KEMBAR QQ :

-Pelayanan Customer Service Ramah Dan 

Prrofessional  Siap Membantu  24 Jam

- Fair Play 100% (Player VS Player )

-Minimal Deposit & Withdraw Hanya 20.000

-Tidak Ada Batas Untuk Melakukan Withdraw/Penarikan Dana

-Kartu Sangat Berkualitas Dan Bagus Sekali

-Dengan Ada nya Server PKV Yang Terbesar Berserta Ribuan Bermain Seluruh Indonesia

- Di Support 5 Bank Terbesar

 { BCA | MANDIRI | BNI | BRI | DANAMON  }

CONTACT US : 

Pin BBM : E3DAFBD7
LINE : kembarqq.com
WhatsApp : +855 81 518 258
Instagram : officialkembarqq
Facebook : kembarkiukiu

Percepatan sertifikasi tanah Jokowi, kritik Amien Rais dan betulkah PTSL gratis?

Hak atas foto

Program percepatan penerbitan sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi dengan tambahan sembilan juta sertifikat di masa akhir jabatannya, menurut seorang pegiat pertanahan seharusnya dilanjutkan pula dengan program pendistribusian tanah kepada petani atau dulu disebut land reform.

Apabila program reforma agraria ini segera dilakukan pemerintahan Joko Widodo, menurut Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria, Dewi Kartika, hal itu akan mampu mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan konflik pertanahan di Indonesia.

"Tidak cuma mendaftarkan tanah-tanah yang sudah bersertifikat, tetapi termasuk tanah-tanah yang belum bersertifikat yang selama ini pengakuan masyarakat, petani, masyarakat adat, belum diafirmasi oleh pemerintah," kata Dewi Sartika kepada BBC Indonesia, Senin (26/03).

Karena itulah, lanjutnya, setelah pendaftaran tanah selesai, pemerintah semestinya melakukan pemeriksaan kemungkinan adanya ketimpangan, tumpang tindih klaim dan konflik atas tanah, ditata ulang, baru kemudian dilegalkan dan diakui haknya serta diterbitkan sertifikatnya.

Hak atas fotoKONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA

Image captionSekjen Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika, meminta program percepatan sertifikat ditindaklanjuti dengan program reforma agraria.

"Jadi PTSL (percepatan proses sertifikasi tanah) akan menjadi instrumen pelengkap atau tahap akhir dari reforma agraria," tandas Dewi.

Apabila sudah memenuhi kriteria reforma agraria, lanjutnya, pemerintah harus menyiapkan program lanjutan. "Yaitu program pendukung setelah tanah itu didistribusikan dan pasca sertifikat tanah itu diberikan kepada penerima manfaat reforma agraria," paparnya.

Dia kemudian mencontohkan, bisa berupa modal, pendidikan, bibit, pembangunan infrastruktur dan fasilitas sosial yang memudahkan petani. "Jadi, kalau hanya bagi-bagi sertifikat, itulah tidak bisa disebut otomatis reforma agraria."

Dihubungi secara terpisah, Kepala bagian humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Horison Mocodompis, mengatakan pihaknya sudah melaksanakan reforma agraria secara berbarengan dengan PTSL.

Hak atas fotoGETTY/AGUNG PARAMESWARA

Image captionApabila program reforma agraria ini dilakukan pemerintah, Konsorsium Pembaharuan Agraria meyakini hal itu akan mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan konflik pertanahan di Indonesia.

"PTSL itu merupakan bagian reformas agraria. Lihat saja di RPJM, di mana semuanya prioritas, dan kami melaksanakannya secara simultan," kata Horison saat dihubungi BBC Indonesia melalui sambungan telepon, Senin (26/03).

Dengan melakukan reforma agraria, lanjutnya, pihaknya otomatis melakukan PTSL sekaligus melakukan land reform atau redistribusi tanah.

"Jadi, program redistribusi tanah tetap jalan dan ada targetnya," tandasnya.

Hak atas fotoDETIKCOM/DANU DAMARJATI

Image captionSekelompok warga di Jawa Barat menunjukkan sertifikat tanahnya setelah Presiden Jokowi secara simbolis membagikannya.

Dikutip dari artikel yang ditulis Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KPA), Eko Sulistyo, di situs resmi KPA, realisasi fisik pensertifikatan redistribusi tanah tahun anggaran 2015 sampai dengan Agustus 2017 sejumlah 245.097 bidang.

Mengutip Buku Realisasi Kegiatan Legalisasi Aset dan Redristribusi Tanah Tahun 2015-2017 dari BPN, sampai Agustus 2017, pemerintah sudah menyerahkan 2.889.993 sertifikat tanah.

Tetapi sebetulnya mengapa pemerintah menempuh percepatan proses sertifikasi tanah atau resminya disebut pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)? Dan mengapa menimbulkan pro-kontra sehingga dikritik politikus Amien Rais? Berikut penjelasannya:

Amien rais sebut 'bagi-bagi sertifikat sebagai kebohongan'

Ambisi Presiden Joko Widodo agar seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar atau bersertifikat pada 2025, sempat menuai kontroversi, utamanya saat politikus Amien Rais menyebutnya sebagai "kebohongan".

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektar, tetapi ketika 74% negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien Rais di sebuah acara diskusi di Bandung, Minggu (18/03).

Hak atas fotoGETTY IMAGES

Image captionAmbisi Presiden Jokowi agar seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar pada 2025, sempat menuai kontroversi, utamanya saat politikus Amien Rais menyebutnya sebagai "kebohongan".

Tudingan ini telah dibantah langsung oleh Presiden Joko Widodo, tetapi sempat menimbulkan tanggapan keras dari Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan.

"Dari dulu juga sertifikat itu dilakuin, tetapi prosesnya panjang, lama, dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat dan banyak. Salahnya di mana? Jadi asbun (asal bunyi) aja," kata Luhut.

Dia meminta agar Amien Rais "jangan banyak bicara". "Saya pikir, kita enggak boleh asal ngomong, apalagi udah senior-senior. Dia kan 70 tahun, saya juga 71 tahun," kata Luhut.

Kubu Amien Rais kemudian balik mengkritik langkah Luhut. Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan mengatakan sebaiknya Luhut tidak tersinggung dengan kritik Amien Rais tersebut.

"Menurut saya enggak usah terlalu baper ya, enggak usah terlalu kemudian saling mengancam," tegasnya.

Perbedaan PTSL dan sertifikasi tanah per orangan

Target Presiden Jokowi untuk operasi nasional agraria, atau Prona, bagi kalangan tidak mampu dan menengah, yang sebagian dibiayai dari APBN, diharapkan agar seluruh bidang tanah di Indonesia sudah terdaftar atau bersertifikat pada 2025.

Melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditugasi mempercepat proses sertifikasi tanah secara nasional.

Hak atas fotoPRESIDENRI.GO.ID

Image captionMelalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Kementerian Agaria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditugasi mempercepat proses sertifikasi tanah secara nasional.

"Kita punya kurang-lebih 126 juta bidang tanah yang harus didaftarkan. Sampai posisi 2017, kita baru mendaftarkan 51 juta. Kalau posisi 2016, 46 juta," ungkap Kepala bagian humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Horison Mocodompis.

"Nah sisanya sekitar 76 juta, itu yang harus dilakukan percepatan," kata Horison.

Berbeda dengan sistem PTSL, proses sertifikasi yang dilakukan orang per orang atau pribadi akan memakan waktu yang lebih lama. "Itu dia melakukan upaya sendiri untuk melakukan konfirmasi, validasi, itu 'kan membutuhkan waktu," ujarnya.

"Dengan PTSL, itu berjalan sistematis. Karena dia disisir (oleh aparatur desa) di satu desa itu secara lengkap. Kalau semua pihak mengetahui, terkoordinasi (dengan pemda), maka proses yang membutuhkan waktu itu bisa dipangkas," papar Horison

Apakah PTSL gratis?

Program PTSL dilakukan secara serentak di Indonesia dan diberikan kepada masyarakat dengan golongan ekonomi lemah hingga menengah, utamanya mereka yang memiliki penghasilan tidak tetap.

Hak atas fotoSETKAB.GO.ID

Image captionProgram PTSL dilakukan secara serentak di Indonesia dan diberikan kepada masyarakat dengan golongan ekonomi lemah hingga menengah.

"Gratis itu istilah lain subsidi pemerintah," ungkap Horison, kepala bagian humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Menurutnya, biayanya ada, tetapi disubsidi pemerintah antara lain melalui APBN.

"Biaya pengukuran, pendaftaran, biaya pemeriksaan tanah itu disubsidi oleh negara. Makanya masyarakat mengistilahkan dengan gratis," jelasnya.

Adapun biaya yang berkaitan dengan, misalnya, alat bukti perolehan, patok batas, meterai dan BPHTB/PPh menjadi tanggung jawab peserta.

Sejumlah laporan menyebutkan, salah-satu kendala di balik program PTSL ini adalah biaya, karena tidak semua dibiayai dari APBN, tetapi juga dari APBD, investor melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) dan lain-lain

Apa syarat yuridis agar sertifikat bisa diterbitkan?

Dalam PTSL, sebelum diterbitkan sertifikat, status yuridis sebuah bidang tanah dapat dikelompokkan menjadi K1, K2, K3 dan K4, kata Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil, Jum'at (23/03).

Menurutnya, K1 artinya tanah tersebut statusnya clean dan clear sehingga dapat diterbitkan sertifkat. Adapun K2 artinya status tanah tersebut sengketa sehingga hanya dicatat dalam buku tanah.

Sementara K3 artinya status subyek tanahnya belum memenuhi syarat sehingga hanya dicatat dalam daftar tanah, dan K4 artinya tanah tersebut sudah memiliki sertifikat namun perlu perbaikan informasi pada peta.

"Hanya untuk kriteria K1 saja yang bisa diterbitkan sertifikatnya. Apabila nanti status tanah yang masih K2, K3, K4 sudah dapat terpenuhi syaratnya, sertifikatnya bisa kita berikan," papar Sofyan.

Source : www.bbc.com

POKER│BANDAR POKER│BANDAR QQ│(NEW) BANDAR66│ADUQ│SAKONG│DOMINO 99│DOMINO 99

Tersedia 8 permainan dalam 1 user ID : 

*-BandarQ

*-aduQ

*-Bandar Poker

*-Poker

*-Sakong

*-Capsa Susun

*-Domino99

*-NEW Bandar66

UNTUK PENDAFTARAN AKUN SANGAT MUDAH SEKALI

  HANYA KLIK  TOMBOL DAFTAR

              DI BAWAH SINI             

Menikmati Bonus - Bonus Menarik Yang Bisa Anda Dapat kan Di Situs Kami.

*BONUS REFERRAL 20% SEUMUR HIDUP

*BONUS ROLLINGAN 0.3% PEMBAGIAN SETIAP 7 HARI SEKALI KEUNGGULAN KEMBAR QQ :

-Pelayanan Customer Service Ramah Dan 

Prrofessional  Siap Membantu  24 Jam

- Fair Play 100% (Player VS Player )

-Minimal Deposit & Withdraw Hanya 20.000

-Tidak Ada Batas Untuk Melakukan Withdraw/Penarikan Dana

-Kartu Sangat Berkualitas Dan Bagus Sekali

-Dengan Ada nya Server PKV Yang Terbesar Berserta Ribuan Bermain Seluruh Indonesia

- Di Support 5 Bank Terbesar

 { BCA | MANDIRI | BNI | BRI | DANAMON  }

CONTACT US : 

Pin BBM : E3DAFBD7
LINE : kembarqq.com
WhatsApp : +855 81 518 258
Instagram : officialkembarqq
Facebook : kembarkiukiu